Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
TRIBUN-VIDEO.COM- Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, enggan menuruti permintaan para Gubernur untuk menaikkan dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Pasalnya, menurut Purbaya, dana yang ditransfer ke daerah dinilai sering diselewengkan oleh Pemda terkait.
Menkeu Purbaya sebenarnya ingin menaikkan TKD untuk tahun depan.
Namun, karena Pemda terkait kerap melakukan penyelewengan, Purbaya menyebut, pemimpin di atas masih ragu untuk menyetujuinya.
“Saya ingat beberapa waktu lalu ada 18 gubernur datang ke tempat saya kan, mereka menuntut transfer ke daerah dinaikkan,” kata Purbaya di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Pernyataan itu disampaikan Menkeu Purbaya saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).
“Sebenarnya kalau saya sih mau aja naikin, cuma pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu karena mereka bilang sering diselewengkan uang di daerah,” sambungnya.
Terkini, Purbaya meminta para gubernur untuk memperbaiki terlebih dahulu tata kelola dan penyerapan uang daerah.
Lalu, pada triwulan IV 2025 dan triwulan I 2026, Purbaya akan meninjau kembali apakah penyelewengan sudah berkurang atau belum.
“Nanti akhir triwulan pertama menjelang triwulan kedua, saya bisa hitung berapa uang yang saya bisa tambah untuk TKD. Tapi dengan syarat tadi, tata kelolanya sudah baik,” ujar Purbaya.
Purbaya menyebut, jika tata kelola yang dijalankan gubernur sudah lebih baik, ia baru bisa mengajukan ke Presiden Prabowo Subianto untuk kenaikan TKD.
“Kalau jelek saya enggak bisa ajukan ke atas. Presiden kurang suka rupanya kalau itu. Tapi kalau kita punya bukti bahwa sudah bagus semua, harusnya enggak ada masalah kita naikkan,” ucap Purbaya.
“Jadi, untuk membantu bapak-bapak di daerah, tolong bantu saya juga untuk mendapatkan track record seperti itu. Dua triwulan saya pikir sudah cukup, triwulan keempat tahun ini dan triwulan pertama tahun depan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) justru memangkas dana TKD dalam APBN 2026.
Hal inilah yang menimbulkan gelombang protes dari 18 kepala daerah hingga pada Selasa (7/10).
Para gubernur menilai kebijakan pemotongan dana TKD akan melumpuhkan program pembangunan.
Termasuk pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TPP) dan gaji Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Purbaya Ogah Turuti Permintaan Gubernur untuk Naikkan Dana Transfer ke Daerah: Sering Diselewengkan, https://www.tribunnews.com/bisnis/7744027/purbaya-ogah-turuti-permintaan-gubernur-untuk-naikkan-dana-transfer-ke-daerah-sering-diselewengkan.
Editor Video: Afifah Maelani
Uploader: Fitriana SekarAyu
#menkeu #menterikeuangan #purbaya #gubernur
